![]() |
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Mentri dan Kepala Daerah saat berada di Denpasar Bali.Foto: Sindikasi Media/Humas Provinsi Jateng |
Sindikasi Media, Bali- Menjelang datangnya bulan ramadhan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah segera menurunkan harga minyak goreng khususnya minyak curah.
Meski stok minyak goreng saat ini telah melimpah dan mudah
dicari di pasatan, Gubenur Jawa Tengah menyayangkan harganya masih terlalu
tinggi untuk daya beli masyarakat.
Perhatian Gubernur Jawa Tenga terhadap masih tingginya
minyak goreng, diungkapkan saat berada di sela-sela pertemuan kepala daerah di Bali
Dalam rilisnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
mengingatkan adanya sentilan yang diucapkannya beberapa lalu merupakan suara dari
masyarakat yang sudah gemas dengan kondisi susahnya mencari minyak goreng
(migor).
“Kalau kita hitung ya sejak Desember kita mulai operasi
pasar, ini sudah bulan Maret mau masuk April sebenarnya ini waktu yang sangat
lama untuk sebuah negara yang memproduksi minyak goreng terbesar di dunia,” ungkap
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Kebijakan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET), menurut
Gubernur Jateng, memang membuat stok minyak goreng kini melimpah.
Tapi kondisi ketersediaan migor kemasan di toko dan swalayan
tidak berlaku untuk minyak goreng curah.
Bahkan di Jawa Tengah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut
stok minyak goreng curah hampir tidak ada.
Ganjar sempat berkomunikasi dengan sejumlah menteri terkait
saat bertemu di acara bersama Presiden Jumat 25 Maret 2022.
Gubernur Jateng mendorong agar distribusi minyak goreng curah
seharga Rp 14ribu per kilogram dimudahkan.
“Kalau setelah sekarang melimpah dengan kebijakan yang HET
dicabut, serta merta saat itu migor melimpah tapi mahal,” ungkap Gubernur
Ganjar Pranowo.
“Nah pertanyaannya harga rendah untuk masyarakat yang level
bawah itu mana,” tegasnya.
Ganjar membeberkan, di Jateng saat ini stok minyak goreng
kemasan dengan harga Rp 23.000 /liter ada sebanyak 575.064 liter. Kondisi itu
surplus dengan kebutuhan yang tercatat sebanyak 458.064 liter.
Kondisi ini berbeda dengan minyak goreng curah. Ganjar
mengatakan, hampir di tiap kabupaten kota kosong.
“Kami sedang upayakan ini untuk mencari terobosan-terobosan
dan insyaallah nanti melalui BUMN kita akan dapat di tanggal 3-4 april akan
datang di (Pelabuhan) Tanjung Emas kurang lebih 3ribu ton minyak curah. Tapi
ini kan lama,” kata Ganjar.
Sementara untuk menuju ke sana, masyarakat mau tidak mau
harus membeli minyak goreng kemasan yang harganya masih tinggi.
“Jangka pendeknya akhirnya mereka harus beli yang 23ribu.
Itu jangka pendeknya, itulah keluhan yang muncul kepada kami,” katanya.
Di sisi lain, Ganjar mencermati sejumlah aturan yang dinilai
akan memperlambat distribusi minyak curah. Sebab dalam aturan tersebut, pelaku
usaha diwajibkan mendaftar dan mengikuti sejumlah syarat untuk mendapat minyak
goreng curah.
“Ini jadi panjang. Maka ini saya teruskan ke Menperin agar
dipangkas lebih cepat. Memang harus dikontrol, tapi bagaimana lebih cepat,”
ucapnya.
Ganjar juga kembali menegaskan, agar kebijakan Domestic
Market Obligation (DMO) 20 persen diawasi dan dikendalikan. Perusahaan, kata
Ganjar, mesti diajak untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan DMO tersebut.
“Kalau itu bisa dilakukan kita tidak akan kucing-kucingan
dan kita bisa tanggung jawab bersama dan kita bisa duduk dengan perusahaan atau
industri migor ini,” tandasnya.***
0 comments: