Senin, 07 Februari 2022

Nama Kepala Otorita Ahok, Hendi, Risma dan Anas. Keputusan di Presiden Jokowi

SHARE

 

Walikota Semarang Hendrar Prihadi saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo.Foto: Sindikasi Medis/Humas Pemkot Semarang

Sindikasi Media, Semarang- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ungkap terkait munculnya sejumlah Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab isu masuknya nama Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal sebagai BTP atau Ahok sebagai Calon Kepala Badan Otorita IKN.

Dikutip Gasuri.id portal PDI Perjuangan Sekjen PDI Perjuangan Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan Kepala Badan Otorita IKN kepada Presiden Joko Widodo. 

Sebab Presiden Jokowi menyebut ingin menunjuk sosok dengan latar belakang aristek dan pernah menjadi kepala daerah. 

Tidak saja nama Ahok, namun juga muncul seperti Mensos yang juga mantan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, hingga Walikota Semarang Hendrarprihadi. 

Semuanya adalah kader PDI Perjuangan yang dianggap sangat berprestasi saat menjabat kepala daerah. 

“Tetapi keputusan berada di tangan Pak Jokowi," tegas Hasto.

"Yang jelas PDI Perjuangan memiliki kader-kader yang mumpuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami desain tata letak kota yang memperhatikan kebahagian warganya. Itulah yang dimiliki oleh bu Risma, Pak Ahok, Pak Anas, Pak Hendi Walikota Semarang,” tambah Hasto. 

Aslinya, lanjut Hasto, PDI Perjuangan memiliki banyak kepala daerah yang berhasil di luar keempat nama yang disebutnya di atas. 

Itu bisa terjadi karena PDI Perjuangan memang mengembangkan sekolah partai untuk anggota yang menjadi struktur partai, yang menjadi calon anggota legislatif, dan yang menjadi calon kepala daerah. 

“Tetapi sekali lagi, sepenuhnya kami serahkan keputusannya kepada Pak Jokowi,” imbuh Hasto.

Pria asal Yogyakarta itu lalu menekankan  bagi PDI Perjuangan, yang terpenting adalah ibu kota negara adalah penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang Presiden pertama Bung Karno dengan menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia. 

Dan bagi Jokowi, lanjut Hasto, ibukota negara baru ini merubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan Indonesia bagian Barat. 

Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul, hingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan. 

“Itu dirubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia,” pungkas Hasto.

Kendati disebut-sebut sebagai salah satu Kepala Badan Otoritas IKN Hendi Walikota Semarang, hingga Senin 7 Februari 2022 belum memberi respon.(Fwp/Sindikasi Media)





SHARE

Author: verified_user

0 comments: