Selasa, 08 Februari 2022

Kerjasama Dengan BPJPH, Pemprov Jateng Siap Kejar Sertifikasi Halal

SHARE

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen saat melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Selasa, 8 Februari 2022.

Sindikasi Media, Semarang Kota
- Jaminan produk halal bagi masyarakat menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan dalam mengupayakan hal tersebut, perlu jalinan koordinasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI. 

"Kita koordinasi (dengan BPJPH). Ternyata ada UU yang menyebut agar tahun 2024, jaminan halal itu harus ada di bidang (produk) makanan dan RPH," kata Taj Yasin.

Wagub menyebut dari sekitar 90 Rumah Pemotongan Hewan dan Unggas di Jateng, masih banyak yang belum tersertifikasi halal.

Oleh karenanya, dia memerintahkan kepada kepala daerah di 35 kabupaten/kota agar mendorong RPH/RPU milik pemda untuk mendapatkan Nomor Kontrol Vetirener (NKV).

"Kami mohon kepada kepala daerah instruksikan kepada RPH yang milik pemda, untuk didorong mendapatkan izin NKV lalu diajukan untuk sertifikat halal. Sehingga jaminan halal di UKM makanan dan minuman,"tandasnya.

Di sisi lain, Taj Yasin mengaku Pemprov Jateng telah menggelar pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) bagi masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat memiliki skill dan dapat digunakan sebagai mata pencaharian.

Hal itu, paparnya, merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, penyembelihan halal juga menjadi penunjang produk halal bagi masyarakat.

"Tahun 2021 kami sudah minta pelatihan lanjutan empat kali. Maka kita selesaikan di tahun 2022. Nanti juga akan ada 1 angkatan lagi. Memang kita perlu dorong di kabupaten/kota," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPJPH Kementerian Agama RI, Muhammad Aqil Irham, mengatakan tahun 2024 jaminan produk halal sudah menjadi kewajiban. Sehingga, pihaknya meminta agar koordinasi antar jajaran pemerintah dapat terjalin untuk mewujudkannya.

Salah satu langkah yang disiapkan BPJPH adalah dengan sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia.

"Tahun ini kami akan rekrut 100 ribu pendamping pelaku usaha. Jadi nantinya setiap 100 orang pelaku UMKM didampingi 1 pendamping. Dengan demikian, kami akan mendapatkan sertifikat halal sebanyak 10 juta," kata dia. (FWP/Sindikasi Media)

SHARE

Author: verified_user

0 comments: