Buruh Jateng Copot Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Masa buruh Jawa Tengah menggelar aksi penolakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT.Foto: Sindikasi Media/Wahyu P 

Sindikasi Media, Semarang - Peraturan nomor 2 tahun 2022 yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan terkait Jaminan Hari Tua dinilai buruh Jawa Tengah sesuatu yang tidak bisa diterapkan.

Buruh melihat terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua harus disikapi dengan pemecatan Mentri Ketenagakerjaan.

Meminta pembatalan Permebaker, Konfedrasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Provinsi Jawa  Tengah  menggelar demo, di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Rabu 23 Februari 2022.

Demo buruh, menyikapi atas polemik terbitnya Permenaker Republik Indonesia terjadi perubahan persyaratan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). JHT, disebutkan baru dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun 56 tahun.

Perlu diketahui JHT ini merupakan iuran bersama antara buruh atau pekerja dan pengusaha. Buruh membayar 2 persen, sedangkan pengusaha membayar 3,7 persen sehingga total menjadi 5,7 persen dari upah yang diterima setiap bulannya.

“JHT merupakan tabungan bagi buruh untuk persiapan ketika pensiun. Dengan aturan baru ini kami menduga Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan panik, sehingga memaksakan perubahan regulasi terkait dengan syarat usia 56 tahun untuk klaim JHT,” ungkap Aulia Hakim,SH, Sekretaris KSPI Jateng dalam rilisnya.

Aulia Hakim menambahkan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia  Provinsi Jawa  Tengah menuntut Cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua yang merugikan buruh dan pekerja.

“Copot Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,” tambahnya.(Fwp/Sindikasi Media)